Terkait dengan hal tersebut, pihak Kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan, berupaya mendukung inisiatif tersebut dengan melakukan upaya/tindakan hukum terhadap beberapa toko atau tempat usaha di sejumlah pusat perbelanjaan yang terlibat dalam penjualan software bajakan, menyusul laporan yang diajukan oleh Business Software Alliance (BSA).

Di samping itu, pihak Polres Metro Jaksel juga telah melakukan kegiatan corporate end-user raid dengan melakukan upaya hukum terhadap penjual retail di beberapa pusat perbelanjaan elektronik di kawasan Jakarta Selatan yang telah menggunakan software ilegal. Hasil dari tindakan penegakan hukum tersebut, terbukti bahwa dua penjual retail (“DH” dan “I”) kedapatan masih memasarkan produk software bajakan.

 

Dalam konferensi pers, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Budi Irawan SH SIK Msi. menjelaskan, “Ketiadaan bukti lisensi yang memadai merupakan indikasi kuat bahwa perusahaan tersebut telah melanggar hak cipta khususnya tentang software berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 72 ayat (1) dan (2).”

Direktur Anti-pembajakan BSA untuk Asia, Tarun Sawney, mengatakan, “Kesalahan tidak hanya berada pada pihak penjual, masyarakat sebagai konsumen juga dalam hal ini turut andil karena tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah atas HKI menyebabkan produk-produk bajakan dan produk bajakan pun laris manis di pasaran”.

“BSA sangat menghargai komitmen Polres Jakarta Selatan dalam memerangi pelanggaran hukum terkait pembajakan produk dalam hal ini salah satunya software. Kami berkomitmen untuk terus menyosialisasikan dan melakukan edukasi bahwa penggunaan software asli berlisensi akan meningkatkan produktivitas dan keamanan bagi penggunanya. Selain itu, industri software yang sehat juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi, yang berkontribusi positif terhadap ekonomi dan pendapatan negara,” jelas Tarun.